PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BANGKINANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR M.HH.02.UM.06.04 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ENDRA PRANANDA, ENDRA (2019) PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BANGKINANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR M.HH.02.UM.06.04 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Other thesis, FAKULTAS HUKUM.

Text ENDRA PRANADA.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (115kB)

Abstract

Warga binaan mempunyai hak untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu keadaan kesehatan warga binaan baik secara fisik, mental maupun sosial. Di dalam rutan, tidak semua narapidana memiliki kondisi yang sehat, bagi warga binaan yang mengalami sakit, pihak rutan harus memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Warga Binaan tidak boleh dibatasi hak asasinya sebagai manusia, seperti hak untuk hidup. Dalam Kajian Penelitian ini, adapun pokok masalah yang dikemukakan adalah bagaimanakah pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apakah hambatan dan upaya dalam Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis sehingga hasil penelitian ini bersifat deskriptif analisis Dilakukan penelitian ini telah menjawab permasalahan yang dikemukan diatas yaitu Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dapat terlaksana dengan baik, masih banyak warga binaan yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga warga binaan membayar biaya sendiri ketika mengalami gangguan kesehatan. Hambatan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah karena Over capacity, tidak adanya petugas medis, dana yang tidak memadai. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah dengan melakukan pemindahan warga binaan, merujuk ke rumah sakit terdekat dan menggunakan dana pribadi. Saran yang dapat disampaikan guna melengkapi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Sebaiknya Lapas Kelas II B Bangkinang diisi sesuai dengan kapasitas yang ada. Perlu adanya perekrutan tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat. Perlu adanya pengadaan alat-alat kesehatan untuk klinik kesehatan atau melakukan kerjasama dengan instansi kesehatan lainnya dalam hal pengadaan alat-alat kesehatan sehingga pelayanan kesehatan umum atau pelayanan kesehatan dasar dapat diberikan kepada seluruh narapidana yang ada.

Actions (login required)

View Item