PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI TANPA IZIN DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

ELPINA YANTI, ELPINA (2019) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI TANPA IZIN DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI. Other thesis, FAKULTAS HUKUM.

Text ELVINA YANTI.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (212kB)

Abstract

Skripsi ini berjudul tentang ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penjualan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi’ yang dilatar belakangi oleh maraknya penjual Bahan Bakar Minyak bersubsidi tanpa izin. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 23 menyebutkan bahwa kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku usaha penjualan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap pelaku usaha penjualan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha penjualan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Sosiologis. Sampel dalam penelitian ini adalah Kapolres Kuansing ditentukan dengan metode sensus. Kasat Reskrim Polres Kuansing ditentukan dengan metode sensus. Pelaku Usaha Penjualan BBM Bersubsidi Tanpa izin ditentukan dengan metode random. Masyarakat pembeli BBM Bersubsidi eceran di Kecamatan Kuantan Tengah ditetapkan dengan metode random. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara dan Kajian Kepustakaan. Dalam menganalisis data menetapkan metode kualitatif, sedangkan dalam menarik kesimpulannya ditentukan dengan metode induktif. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa penegakan hukum terhadap pelaku usaha penjualan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi belum berjalan dengan baik. Hambatannya masih terbatasnya sarana dan fasilitas, terbatasnya jumlah personil, terbatasnya Anggaran Operasional, faktor masyarakat, dan kurangnya peran serta masyarakat. Upayanya dengan cara melakukan patroli kesetiap SPBU dan menempatkan Personil Kepolisian di setiap SPBU menjelang adanya kenaikan harga BBM.

Actions (login required)

View Item