PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

DODI BUANA SAPUTRA, DODI (2019) PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU. Other thesis, FAKULTAS HUKUM.

Text DODI.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (129kB)

Abstract

DODI BUANA SAPUTRA (NPM:1574201250) dengan judul skripsi PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU di bawah bimbingan Bapak Dr.H.Iriansyah,S.H.,M.H. sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr.Fahmi, S.H.,M.H sebagai Pembimbing II. Penelitian ini membahas tentang penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa diwilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri pekanbaru.Hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala diwilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri pekanbaru.Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakaukan oleh kepala desa diwilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri pekanbaru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa diwilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri pekanbaru.Untuk mengetahui hambatan terhadap penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa diwilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri pekanbaru.Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa diwilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri pekanbaru. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian adalah bahwa penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materil dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa diwilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri pekanbaru,tidak sesuai dan dari segi penerapan hukum pidana materil.Hambatan yang dihadapi majelis hakim dalam memutuskan perkara menemukan kesulitan yaitu kurang cermatnya jaksa penuntut umum dala menerapkan pasal pasal yang didakwakan kepada terdakwa,serta kurangnya saksi dalam mengetahui kejadian yang dilakukan oleh si terdakwa dan kurangnya alat bukti yang diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum.Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa diwilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri pekanbaru adalah dengan pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh terkait penyaluran dan pengelolaan dana desa,serta proses dan pengelolaan dana desa dirubah sistimnya menjadi sederhana dan tidak tumpah tindih.

Actions (login required)

View Item