PELAKSANAAN SANKSI BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG MELANGGAR RAMBU-RAMBU LARANGAN LALU LINTAS DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGLUTAN JALAN

CENDHY REZKI OSAZIZ, CENDHY (2019) PELAKSANAAN SANKSI BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG MELANGGAR RAMBU-RAMBU LARANGAN LALU LINTAS DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGLUTAN JALAN. Other thesis, FAKULTAS HUKUM.

Text CHENDY RIFKI.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (109kB)

Abstract

Permasalahan dalam pelanggaran pelaksanaan sanksi bagi sepeda motor yang melanggar rambu-rambu larangan lalu lintas di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan banyak terjadinya Laka Lantas dan kemacetan yang mengakibatkan kecelakaan dan masyrakat yang kurang tertip mengikuti rambu-rambu yang ada di jalan raya pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sangsi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administrative (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pelanggaran yang sangat sering dilakukan adalah tidak memiliki surat kendaraan, tidak menggunakan helm SNI, mengendarai kendaraan sepeda motor dengan kecepatan tinggi, kendaraan roda dua yang tidak menggunakan kaca spion,tidak menggunakan lampu utama, berbelok atau berbalik arah tidak menyalakan lampu isyarat dan melanggar rambu larangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan sanksi bagi pengendara sepeda motor yang melanggar rambu-rambu larangan lalu lintas di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, menjelaskan hambatan serta menjelaskan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan sanksi bagi pengendara sepeda motor yang melanggar rambu-rambu larangan lalu lintas di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Metode yang di gunakan dalam penulisan Skripsi ini mengunakan metode hukum sosiologis dengan cara wawancara kepada Instansi-instansi seperti, Satlantas Polresta Pekanbaru, DPRD Kota Pekanbaru, Universitas Riau Pekanabru dan Masyarakat yang melanggar aturan rambu-rambu lalu lintas Jenis penelitian/pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis. Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah semua pengendara roda dua di wilayah hukum Polresta Pekanbaru yang melanggar lalu lintas dan rambu larangan tahun 2018. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui Pelaksanaan sanksi bagi sepeda motor yang melanggar rambu-rambu larangan lalu lintas di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah tilang. Hambatan pelaksanaan sanksi bagi sepeda motor yang melanggar rambu-rambu larangan lalu lintas di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang2 lalu lintas dan angkutan jalan dilihat dari 2 (dua) faktor yaitu: faktor internal organisasi dan faktor eksternal yang berupa lingkungan. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru yakni ada upaya preventif dan upaya represif. Satlantas Polresta Pekanbaru mempunyai program-program untuk menekan kasus pelanggaran rambu larangan serta sekaligus melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat selaku pengguna jalan raya.

Actions (login required)

View Item