PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU

ARIF PRASOJO, ARIF (2019) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU. Other thesis, FAKULTAS HUKUM.

Text ARIF PRASOJO.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (114kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar di Wilayah Hukum Polda Riau. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Anggota kepolisian yang seharusnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat tidak seharusnya melakukan tindakan pungutan liar. Pungutan liar pada umumnya merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Rumusan masalah pertama, bagaimanakah penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar di Wilayah Hukum Polda Riau?, kedua, apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar di Wilayah Hukum Polda Riau?, dan ketiga, bagaimanakah cara menghadapi hambatan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar di Wilayah Hukum Polda Riau?. Tujuan penelitian, pertama, Mengetahui penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar di Wilayah Hukum Polda Riau, kedua, Mengetahui hambatan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar di Wilayah Hukum Polda Riau, dan ketiga Mengetahui cara menghadapi hambatan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar di Wilayah Hukum Polda Riau. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian ini Kantor Kepolisian Daerah Riau. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder daan tertier. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan kajian kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis deduktif dan induktif. Hasil penelitian, pertama, Pelaksanaan penegakan hukum terhadap oknum polisi dalam melakukan pungutan liar telah berjalan sebagaimana mestinya dimana anggota tersebebut telah dijatuhi sanksi hukuman disiplin atau sanksi administratif berupa teguran tertulis; penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; penundaan kenaikan gaji berkala; penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; mutasi yang bersifat demosi; pembebasan dari jabatan; dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari, kedua, Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian Polda Riau yang melakukan pungutan liar yaitu faktor aparat dan masyarakat, baik itu di kalangan aparat kepolisian sendiri ataupun dikalangan masyarakat yang juga telah terbiasa dan akrab dengan kebudayaan buruk dalam hal penegakan hukum, sehingga mengakibatkan kejahatan ataupun pelanggaran yang terjadi sulit untuk di berantas, dan ketiga, cara untuk mengatasi hambatan tersebut, Pertama, diberikan hukuman kode etik, maksimal yaitu pencopotan dari jabatan atau dipecat sebagai anggota Polri. Hukuman Disiplin tersebut diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Kedua, pelaku juga harus dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pungli yang dilakukan oleh oknum Polisi yang juga PNS dapat digolongkan sebagai perbuatan pemerasan berdasarkan UU Tipikor. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pungutan Liar, Polda Ria

Actions (login required)

View Item