PENERTIBAN PEMILIK HEWAN TERNAK LIAR DI DAERAH KECAMATAN BENAI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN TERNAK DAN HEWAN PENULAR RABIES

ALFI KURNIAWAN, ALFI (2019) PENERTIBAN PEMILIK HEWAN TERNAK LIAR DI DAERAH KECAMATAN BENAI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN TERNAK DAN HEWAN PENULAR RABIES. Other thesis, FAKULTAS HUKUM.

Text Alfi Kurniawan.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (103kB)

Abstract

ABSTRAK Dalam pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat memperoleh harta warisan sebanyak-banyaknya 1/3 dari keseluruhan harta. Sengketa kewarisan yang berlanjut menjadi perkara di pengadilan agama tidak jarang disebabkan karena kehadiran anak angkat dalam keluarga pewaris, maka sering terjadi konflik antara ahli waris dan anak angkat. Benarkah anak angkat mendapat bagian harta warisan maksimal 1/3 dari keseluruhan? Ataukah memang 1/3 bagian tetapi mendapat halangan dari beberapa pihak? Atau justru tidak mendapatkan bagian yang seharusnya? Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana pelaksanaan wasiat wajibah terhadap anak angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di provinsi Riau, bagaimana hambatan dalam pelaksanaan wasiat wajibah terhadap anak angkat berdasarkan KHI di provinsi Riau, bagaimana upaya mengatasi hambatan pelaksanaan wasiat wajibah terhadap anak angkat berdasarkan KHI di provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum penelitian sosiologis. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode observasi, wawancara dan kajian pustaka. Dalam melaksanakan wasiat wajibah terhadap anak angkat, diputuskan bahwa anak angkat mendapatkan harta warisan sebanyak-banyaknya 1/3 dari keseluruhan jumlahnya. Dalam perkara wasiat wajibah pun, baik itu di Pengadilan Agama Pekanbaru maupun Pengadilan Agama Dumai, anak angkat memang mendapatkan harta warisan maksimalnya 1/3 berdasarkan putusan hakim. Hambatan dalam pelaksanaan wasiat wajibah terhadap anak angkat ialah dalam pengajuan eksekusi yang tertunda karena para pihak tidak sanggup membiayai petugas KPPN yang menentukan harga limit harta yang akan dilelang lalu dibagi. Selanjutnya berupa pihak lawan yang meminta bagiannya yang melebihi dari yang seharusnya yakni putusan pengadilan. Ada juga dikarenakan pihak lawan yang mengajukan banding yang menyebabkan pelaksanaan wasiat wajjibah menjadi tertunda dan memakan waktu yang lama. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan wasiat wajibah ialah dalam pembagian harta warisan apabila dapat dibagi secara natural. Serta dengan jalan damai, ataupun selesai melalui mediasi antara para pihak. Sebaiknya pihak Pengadilan Agama membantu agar proses eksekusi berjalan dengan cepat, murah dan mudah, serta melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian sengketa waris dan upaya penyelesaiannya.

Actions (login required)

View Item