PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TRUK ANGKUTAN BARANG YANG “OVERDIMENSI DAN OVERLOAD “ DI KABUPATEN SIAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

ALBERT IMRON SIMANJUNTAK, ALBERT (2019) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TRUK ANGKUTAN BARANG YANG “OVERDIMENSI DAN OVERLOAD “ DI KABUPATEN SIAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Other thesis, FAKULTAS HUKUM.

[img] Text
ALBERT IMRON SIMANJUNTAK.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives.

Download (180kB)
Official URL: file:///D:/SKRIPSI%20REPO/pdf/ALBERT%20IMRON%20SIM...

Abstract

ABSTRAK Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang Undang lama Nomor 14 Tahun 1992, seharusnya dapat membawa perubahan penting dalam tata kehidupan berlalu lintas jalan raya di Indonesia. Namun pada kenyataannya semenjak diberlakukan pada 20 tahun silam tidak berjalan sebagaimana yang dicita-citakan. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menyangkut pelanggaran kelebihan dimensi dan kelebihan muatan ( Over dimensi dan over loading ) oleh kendaraan truk-truk barang yang beraviliasi terhadap kebutuhan-kebutuhan kegiatan industry, baik sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan dan logistik umum lainnya yang tumbuh semakin pesat di provinsi riau, khususnya di kabupaten siak . Faktor penyebab kerusakan jalan yang semakin tinggi tentunya melahirkan banyak permasalahan, mulai dari kecelakaan lalu lintas akibat terganggunya fungsi jalan, menghambat kelancaran lalu lintas, serta yang paling parah adalah merugikan Negara akibat biaya perbaikan infrastruktur jalan setiap tahun semakin meningkat yang menurut data dari kementrian Pekerjaan Umum mencapai angka 43 trilliun pertahunnya. Belumlagi dampak buruk yang ditimbulkan akibat lemahnya penegakan hukum terhadap penertiban dan tindakan terhadap pelaku pelanggaran angkutan barang yang overdimensi dan overloading ini mengakibatkan pertumbuhan kendaraan dengan pelanggaran dimensi dan muatan semakin meningkat setiap tahunnya yang diproduksi oleh bengkel-bengkel dan pelakupelaku usaha karoseri illegal yang tumbuh berkembang di provinsi riau dan kabupaten siak khususnya. Berdasarkan fakta yang dapat diperoleh penulis melalui metode-metode penelitian yang dilakukan pada objek penelitian, dapat dikatakan bahwa sinergisitas dari aparat kepolisian maupun aparatur dinas perhubungan LLAJ, serta stakeholder yang ada di kabupaten siak dalam upaya melakukan langkah-langkah preventif dan penindakan pelanggaran dimensi dan muatan terhadap angkutan barang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, adalah sebagai penyebab utama pelanggaran dimensi dan muatan semakin tidak terkendali dan ironisnya pelanggaran dimensi dan muatan bagi kalangan pelaku-pelaku usaha dan masyarakat adalah sesuatu yang lazim dalam konteks bisnis karena dunia usaha logistik adalah bagian dari urat nadi perekonomian karena menjadi salah satu yang memberi kontribusi besar kepada Negara, baik dari sisi pembangunan perekonomian, tenaga kerja maupun sektor industri otomotif dan usaha turunannya yang berkembang di kabupaten siak. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya di Kabupaten Siak dalam hal pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran dimensi dan muatan masih belum efektif dan terkesan tidak berjalan sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-undang untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, professional dan terpadu.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Prodi Hukum
Depositing User: Zuliyati Zuliyati
Date Deposited: 31 Dec 2019 07:39
Last Modified: 31 Dec 2019 07:39
URI: http://repository.unilak.ac.id/id/eprint/1024

Actions (login required)

View Item View Item